Etika Profesi

BIDANG PROFESI

      1.      Profesi Hukum

Profesi hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara

ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban yang

berkeadilan itu adalah kebutuhan dasar manusia, karena hanya dalam situasi

demikian manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar, yakni sesuai

dengan martabat kemanusiaanya.

Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur dan merupakan

unsur esensial dari martabat manusia. Oliver W. Holmes Jr. dalam pidato di

hadapan Suffolk Bar Association mengatakan bahwa: “of all secular professions this

has the highest standardt” (dari semua profesi sekular, profesi ini memiliki standar

yang paling tinggi).13 Hukum, kaidah-kaidah hukum positif, kesadaran hukum,

kesadaran etis dan keadilan bersumber pada penghormatan terhadap martabat

manusia. Penghormatan terhadap martabat manusia adalah titik tolak atau

landasan bertumpunya serta tujuan akhir dari hukum.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi konflik

kepentingan antarwarga masyarakat. Untuk dapat secara teratur menyelesaikan

konflik kepentingan dengan baik demi terpeliharanya ketertiban yang

berkedamaian di dalam masyarakat, diperlukan adanya institusi (kelembagaan)

khusus yang mampu memberikan penyelesaian secara tidak memihak (imparsial)

dan berlandaskan patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Demikianlah,

melalui proses yang panjang terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan

aturan-aturan prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan, yakni hakim,

advokat dan jaksa.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan

kepadanya secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses

pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh

pihak yang mana pun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan,

para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang

menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.

Agar putusannya obyektif, maka putusan yang diambilnya untuk

memberikan penyelesaian atas sengketa yang dihadapkan kepadanya harus selalu

berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan

pengadilan, dan berdasarkan patokan-patokan obyektif yang berlaku umum,

yakni kaidah hukum positif yang berlaku sebagaimana yang dirumuskan dalam

perundang-undangan yang ruang lingkup penerapannya mencakup fakta-fakta

tersebut tadi dengan secara eksplisit menyebutkan ketentuan perundang-

undangan yang dijadikan dasar bagi putusannya, atau kaidah hukum positif yang

berwujud hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis).

Sumber:

journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1423/1369

Etika Profesi

KONSEP PROFESIONALISME

1.        Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari akar kata “profesi” . Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2008), profesionalisme adalah “tindak tanduk yang merupakan

ciri suatu profesi.” Sedangkan profesi merupakan suatu kelompok yang memiliki

kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Suatu

profesi disatukan oleh latar belakang pendidikan yang sama serta memiliki

keahlian yang tertutup dari orang lain (Bertens, 2005). Orang yang bergabung

dengan kelompok profesi memiliki pengetahuan dan keahlian yang tidak dimiliki

kebanyakan orang lain. Anggota profesi ini diatur oleh kode etik dan menyatakan

komitmen terhadap kemampuan, integritas dan moral, altruism, dan dukungan

demi kesejahteraan masyarakat. (Cruess S.R & Cruess R.L., 2012).

Profesionalisme cukup sulit didefinisikan karena konsepnya yang rumit

dan multidimensional (Arnold dan Stern, 2006; Spandorfer eds et al, 2010). Istilah

profesionalisme sendiri telah digunakan untuk merujuk seni dan etika dalam dunia

kedokteran (Wear dan Aultman 2006). Di dalam preambul Physician Charter

(Brennan, et al 2002) profesionalisme didefinisikan sebagai kontrak dasar antara

kedokteran dengan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

profesionalisme merupakan suatu penentu kualitas hubungan dokter yang

digambarkan melalaui seperangkat perilaku dan sangat bergantung dengan

kepercayaan. Hubungan ini tidak terbatas pada dokter dan pasien sebagai

individu, tetapi juga hubungan dokter sebagai sebuah kelompok profesi dengan

dengan masyarakat luas. Penulis berpendapat bahwa, aplikasi profesionalisme

juga tidak terbatas pada hubungan dokter dengan eksternal profesinya, tetapi juga

dapat digunakan dalam hubungan internal profesi.

2.        Profesionalisme sebagai Kontrak Sosial

Pada bagian preambul Physician Charter (Brennan, et al, 2002)dinyatakan

bahwa profesionalisme merupakan dasar kontrak sosial. Dokter dituntut untuk

menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan sendiri, menetapkan dan

mempertahankan standar kompetensi dan integritas, serta menyediakan

pemecahan masalah kesehatan masyarakat. Hal yang sangat penting bagi kontrak

ini adalah kepercayaan (Brennan, et al, 2002; Cruess S.R. & Cruess R.L., 2009).

Nilai-nilai profesionalisme dapat berubah seiring dengan perubahan

perubahan nilai sosial di masyarakat yang diperkuat oleh media sebagai

pembentuk opini publik. Pendapat publik sering ditunjukkan dengan pola voting.

Hubungan penduduk dengan pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dalam

penentuan struktur pelayanan kesehatan. Kebijakan publik yang dihasilkan

pemerintah memberikan pengaruh besar terhadap sistem pelayanan kesehatan dan

selanjutnya mempengaruhi kontrak sosial (Cruess SR dan Cruess RL, 2006).

istem pelayanan kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

merupakan pengaruh eksternal bagi kontrak sosial. Hal ini terbukti dengan fakta

lapangan yang ada saat ini. Buruknya sistem pelayanan kesehatan yang diberikan

oleh suatu institusi kesehatan akan mempengaruhi pendapat masyarakat terhadap

dokter.

Sumber:

repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/47041/Chapter%20II.pdf